Yusril Ihza Mahendra: Pemerintah Harus Kerja Keras Perbaiki UU Cipta Kerja

Reporter Tribunnews.com Vincentius Jyestha Laporan laporan

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Pemerintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak punya pilihan selain bekerja keras menyempurnakan UU Cipta Kerja usai Mahkamah Konstitusi mengumumkan putusannya, Kamis (25/11/2021).

Hal itu dikatakan pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, menanggapi putusan MK yang menyatakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja inkonstitusional bersyarat.

“Jika dalam dua tahun undang-undang tersebut tidak diperbaiki, maka undang-undang tersebut secara otomatis menjadi inkonstitusional secara permanen. Mahkamah juga menyatakan bahwa jika dalam waktu dua tahun tidak diperbaiki, maka semua undang-undang yang telah dicabut oleh undang-undang penciptaan lapangan kerja secara otomatis akan kembali lagi. tegaskan. Ini jelas bisa menimbulkan chaos. hukum,” kata Yusril dalam keterangannya, Kamis (25/11/2021).

Dalam putusan tersebut, MK juga melarang Pemerintah menerbitkan peraturan pelaksanaan UU Hak Cipta selain yang sudah ada.

Mahkamah Konstitusi juga melarang Pemerintah mengambil kebijakan baru yang berdampak luas berdasarkan UU Cipta Kerja selama UU tersebut belum direvisi.

Mantan Menkumham dan Menteri Sekretaris Negara itu menilai putusan MK itu berdampak luas bagi Pemerintahan Presiden Joko Widodo yang hanya tinggal kurang dari tiga tahun lagi.

Kebijakan super cepat yang ingin diterapkan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo sebagian besar didasarkan pada UU Cipta Kerja.

The post Yusril Ihza Mahendra: Pemerintah Harus Kerja Keras Perbaiki UU Cipta Kerja appeared first on SharingMedia.co.

Gulir ke Atas